Pantaunews.co.id – Pada awal Januari 2017, Komando Distrik Militer (Kodim) 0603 Lebak, Banten, mengadakan pelatihan bela negara yang melibatkan anggota Front Pembela Islam (FPI).
Akibatnya, Komandan Kodim 0603 Lebak, Letkol Ubaidillah, dicopot dari jabatannya.
Program yang dicanangkan oleh Kementerian Pertahanan sejak Oktober 2015 bertujuan untuk membentuk pertahanan rakyat semesta.
Namun, ketidakjelasan konsep dan tujuan dari program ini menyebabkan munculnya kasus seperti pelatihan dengan FPI.
Kritik Kontroversi Usai Program Bela Negara
“Kalau aspek kognitif, maka instrumen paling efektif untuk membangunnya adalah Kementerian Pendidikan, bukan Kemenhan,” kata Al Araf.
Kritikan lainnya adalah konsep yang diluncurkan Kemenhan dianggap identik dengan wajib militer.
Walaupun telah dibantah oleh Kemenhan, tuduhan itu muncul kembali, setelah terungkapnya pelatihan yang melibatkan FPI dengan difasilitasi oleh Kodim di Lebak, Provinsi Banten.
Foto-foto di Instagram FPI
Mendapat reaksi keras dari masyarakat, setelah FPI mengunggah kegiatan itu di akun Instagram mereka, Sabtu (07/01).
Dalam akun Instagramnya, FPI menyebut “TNI dan FPI menggelar PPBN (Pelatihan Pendahuluan Bela Negara) serta tanam 10.000 pohon di Lebak Banten.”
Sejauh ini belum ada tanggapan resmi pimpinan pusat FPI, FPI Lebak atau FPI Provinsi Banten.
Para pegiat HAM mengkritik program ini identik dengan wajib militer, tetapi dalam wawancara dengan BBC Indonesia, Oktober 2015, Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal TNI Hartind Asrin membantahnya.
“Kurikulum pelatihan bela negara tidak ada materi militernya sama sekali, yang ada baris berbaris,” kata Hartind, saat itu.
