Pantaunews.co.id, Jakarta, 09 Mei 2025 – Anggota Komisi XI DPR mengusulkan langkah kontroversial untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) guna menggenjot APBN pada Jumat, 9 Mei 2025.
Dalam rapat kerja dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kamis (8/5/2025), usulan yang mencuri perhatian adalah pembukaan layanan kasino dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berbayar premium.
Baca Juga
RI Disebut ‘Kelinci Percobaan’ Vaksin TBC, Begini Kata Pakar!
Anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, menyoroti langkah Uni Emirat Arab (UEA) yang mulai membuka kasino sebagai inspirasi. Ia menilai Indonesia, yang masih bergantung pada sumber daya alam (SDA) untuk PNBP, bisa beralih ke sektor jasa seperti pariwisata dan hiburan.
“UEA sudah berpikir out of the box, kita juga bisa mempertimbangkan kasino untuk tambahan pemasukan,” ujar Galih. Ia menambahkan, sektor non-SDA seperti ini lebih stabil di bandingkan SDA yang fluktuatif.
Baca Juga
Polri Siap Bertindak! WorldCoin Bakal Diusut Jika Terbukti Ada Unsur Pidana
Sementara itu, Fathi dari Komisi XI mengusulkan Lapas berbayar untuk narapidana yang mampu membayar layanan premium. “Banyak narapidana yang mampu bayar, kalau di bikin lebih bagus, ini bisa jadi sumber pendapatan,” katanya. Usulan ini di anggap sebagai bentuk ekstensifikasi PNBP.
Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie, juga menambahkan perlunya ketelitian dalam pengelolaan PNBP. Seperti tarif sedimentasi laut yang seringkali tidak sesuai dengan jenis materialnya, misalnya pasir yang di kenakan tarif lumpur.
Usulan ini menuai pro dan kontra. Sebagian kalangan menilai langkah ini inovatif, namun banyak yang khawatir akan dampak sosial. Seperti maraknya perjudian dan ketimpangan di sistem peradilan. Pemerintah belum memberikan tanggapan resmi, tetapi usulan ini akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dalam penyusunan kebijakan APBN ke depan.
