Pantaunews.co.id, Pati, 14 Agustus 2025 – Ribuan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Alun-Alun Pati, Rabu (13/8/2025). Menuntut Bupati Sudewo mundur akibat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%.
Meski kebijakan itu di batalkan pada 8 Agustus, massa tetap marah atas sikap Sudewo yang dianggap arogan, termasuk pernyataannya yang viral, “50 ribu massa silakan,” menantang demonstran.
Baca Juga
Di desak Mundur, Bupati Pati Sudewo Minta Maaf ke Massa Ricuh!
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah pusat memantau situasi di Pati. “Kami berkoordinasi dengan Bupati Sudewo dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya di Istana Merdeka, Rabu (13/8/2025), seraya meminta semua pihak menahan diri.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan kenaikan PBB bukan dampak efisiensi anggaran pusat, melainkan dinamika lokal. “Ini kebijakan daerah, seharusnya di koordinasikan dengan DPRD melalui Perda,” katanya, Kamis (14/8/2025). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menegur Sudewo dan Luthfi, meminta masyarakat tidak di tunggangi kepentingan politik.
Baca Juga
Hoaks Viral: Video Jessica Radcliffe Di serang Paus Orca Ternyata Rekayasa AI!
Sudewo, yang di lantik 20 Februari 2025, meminta maaf atas pernyataannya dan membatalkan kenaikan PBB, mengembalikan tarif ke level 2024. “Saya tidak menantang rakyat, hanya ingin demo berjalan lancar,” klarifikasinya, di kutip Pantaunews.co.id, Kamis (7/8/2025). Namun, aksi tetap ricuh, dengan massa melempari Sudewo botol dan sandal.
Gubernur Ahmad Luthfi meminta Sudewo membuka dialog dengan warga untuk meredam ketegangan. Demo ini menunjukkan ketidakpercayaan publik terhadap Sudewo, meski kebijakan PBB di cabut. Dengan hak angket berjalan, situasi Pati tetap dinamis, menunggu langkah lanjutan pemerintah dan DPRD.
Baca Juga : Bupati Pati Batalkan Kenaikan PBB 250%, Warga yang Sudah Bayar Dapat Refund
