Pantaunews.co.id, Jakarta, 5 September 2025 – Aksi demo akhir Agustus 2025 memunculkan tuntutan 17+8 rakyat, menyerukan transparansi dan reformasi. DPR respons pada 4 September 2025 dengan 6 poin keputusan. Apa saja? Simak ulasan singkat dan jelas berikut!
Tuntutan 17+8 lahir dari keresahan atas tunjangan DPR dan ketidakadilan ekonomi. Kenapa? Publik desak transparansi dan keadilan sosial lewat 17 poin jangka pendek dan 8 poin jangka panjang. Selain itu, isu represif aparat jadi sorotan.
Baca Juga
Bombshell! Nadiem Makarim Resmi Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook Rp9,3 Triliun
DPR umumkan 6 poin untuk jawab tuntutan 17+8. Bagaimana caranya? Ini rinciannya:
- Moratorium Tunjangan: Bekukan tunjangan perumahan hingga 2026. Kenapa? Kurangi privilese DPR.
- Transparansi: Publikasikan gaji dan fasilitas mulai Oktober 2025. Solusi? Situs resmi DPR.
- Dialog Publik: Forum terbuka triwulanan mulai Desember 2025. Misalnya? Diskusi di Gedung DPR.
- Etik Anggota: Badan Kehormatan selidiki pelanggaran etik. Cara terbaik? Kolaborasi KPK.
- Investigasi Kekerasan: Dukung tim independen untuk kasus demo. Apa manfaatnya? Pastikan keadilan.
- Reformasi UU: Revisi UU Kepolisian dan TNI selesai 2026. Contohnya? Batasi peran militer.
Baca Juga
Ini Game Google Play Penghasil Saldo DANA Gratis 2025
Publik sambut baik, tapi skeptis. Kenapa? Belum ada tindakan nyata. Selain itu, rakyat menagih reformasi jangka panjang. Apa lagi? Konsistensi DPR kunci pulihkan kepercayaan.
DPR jawab tuntutan 17+8 dengan 6 poin keputusan, dari transparansi hingga reformasi UU. Tindakan nyata di 2025 perlu dikawal!
Baca Juga : Ferry Irwandi Bongkar Dalang Demo Rusuh Bubarkan DPR Lewat Medsos
