Pantaunews.co.id – Rencana pemerintah menerapkan pajak baru Rp1.700 per pohon sawit memicu protes keras dari petani dan pelaku usaha kelapa sawit di seluruh Indonesia. Pada 31 Januari 2026, ribuan petani sawit dari berbagai daerah berkumpul di depan Istana Negara dan Kementerian Keuangan untuk menyuarakan penolakan.
Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (POPSI) menyebut kebijakan ini berpotensi “mematikan ekonomi rakyat” dan memperburuk daya saing sawit nasional.
Baca Juga
Kronologi & Isi Rencana Pajak
Rencana pajak Rp1.700 per pohon sawit muncul dalam pembahasan revisi UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Pemerintah mengklaim pajak ini untuk menambah penerimaan negara sekaligus mendorong intensifikasi lahan sawit. Namun, petani kecil dan menengah menilai beban ini terlalu berat. Menurut perhitungan POPSI, pajak tersebut setara dengan tambahan biaya Rp 17–34 juta per tahun untuk petani dengan lahan 10–20 hektar. Akibatnya, banyak petani mengaku tidak mampu membayar dan terancam gulung tikar.
Protes Massal Petani Sawit
Ribuan petani dari Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, dan Jambi turun ke jalan. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Tolak Pajak Rp1.700/Pohon, Selamatkan Petani Sawit!” dan “Pajak Sawit = Bunuh Ekonomi Rakyat”. Ketua Umum POPSI, Joko Supriyono, menyatakan: “Kebijakan ini tidak manusiawi.
Baca Juga
Pinjaman Online 2026: OJK Blokir 1.200 Aplikasi Ilegal!
Petani sawit sudah berjuang mati-matian menghadapi harga CPO rendah, sekarang ditambah pajak per pohon. Ini bisa mematikan ekonomi rakyat di pedesaan.” Selain itu, aksi serupa juga terjadi di Medan dan Pekanbaru.
Kementerian Keuangan menyatakan rencana pajak masih dalam tahap pembahasan dan akan mempertimbangkan aspirasi petani. Namun, analis ekonomi dari UI menilai pajak ini berisiko menurunkan produksi sawit rakyat hingga 15–20% dalam 2 tahun ke depan. Karena itu, banyak pihak meminta pemerintah membatalkan atau merevisi besaran pajak agar tidak memberatkan petani kecil.
Protes petani sawit ini menjadi salah satu isu ekonomi rakyat terbesar di awal 2026. Apakah pemerintah akan merevisi rencana pajak Rp1.700 per pohon? Pantau terus perkembangannya. Bagaimana pendapat Anda soal kebijakan ini?
Baca Juga: Bappenas-CSES Gandeng Kembangkan Sawit Rendah Emisi
