Pantaunews.co.id, Jakarta, 16 Agustus 2025 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau kepala daerah untuk membuat kebijakan pajak dan retribusi yang berpihak kepada rakyat.
Imbauan ini di sampaikan menyusul polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang memicu demonstrasi warga.
Baca Juga
Fitur AI WhatsApp Picu Petaka, Rahasia Bocor!
Kenaikan tarif hingga 250 persen oleh Bupati Sudewo memicu protes besar-besaran pada 13 Agustus 2025 di Alun-Alun Pati, yang berujung ricuh. Akibatnya, kebijakan kenaikan pajak di batalkan, dan tarif di kembalikan sesuai standar 2024.
“Kebijakan pajak harus di terapkan bertahap dengan sosialisasi yang baik agar tidak memberatkan masyarakat,” ujar Tito di Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Baca Juga
Mpok Alpa Meninggal, Raffi Ahmad: Tiga Tahun Sembunyikan Kankernya
Tito menegaskan pentingnya perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang cermat dan dialog dengan masyarakat sebelum menerapkan kebijakan. Ia juga meminta warga menyampaikan aspirasi secara tertib, tanpa anarkisme. Dalam rapat di Denpasar, Tito menyinggung program pro-rakyat Presiden Prabowo, seperti makan bergizi gratis, yang harus selaras dengan kebijakan daerah.
Pakar kebijakan publik menilai imbauan ini mengingatkan bahwa pembangunan daerah harus mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan hanya pendapatan asli daerah. Kebijakan yang responsif dan akomodatif menjadi kunci penerimaan masyarakat.
Baca Juga : Klaim Saldo DANA Kaget: Hati-Hati Link Palsu, Ini Cara Aman!
