Pantaunews.co.id – Kasus dugaan korupsi minyak goreng (migor) terus berlanjut. Dengan tiga grup perusahaan kelapa sawit kini menghadapi tuntutan pembayaran uang pengganti sebesar Rp17,7 triliun.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah memperoleh keuntungan besar secara ilegal dalam praktik ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya.
Beberapa modus yang terungkap dalam persidangan meliputi:
- Menyiasati aturan Domestic Market Obligation (DMO) dengan melaporkan pasokan dalam negeri yang tidak sesuai kenyataan.
- Berkolusi dengan pejabat terkait untuk mendapatkan izin ekspor secara ilegal.
Akibat praktik ini, masyarakat sempat mengalami krisis minyak goreng, dengan harga yang melonjak tajam dan stok yang langka di pasaran.
“Kerugian negara akibat praktik ilegal ini sangat besar. Kami menuntut agar perusahaan-perusahaan tersebut membayar uang pengganti sesuai keuntungan yang mereka peroleh secara tidak sah” ujar JPU dalam sidang.
Kasus ini tidak hanya berdampak pada industri minyak goreng. Tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap regulasi dan pengawasan pemerintah dalam sektor komoditas strategis.
Sejumlah pihak mendukung langkah hukum ini agar menjadi efek jera bagi pelaku bisnis yang mencoba bermain curang. Namun, dari pihak terdakwa, beberapa perusahaan berencana mengajukan pembelaan dan menyatakan bahwa tuntutan ini terlalu berlebihan.
“Kami akan mengajukan bukti bahwa perusahaan kami telah memenuhi kewajiban DMO dan tidak terlibat dalam praktik ilegal” ujar kuasa hukum salah satu perusahaan terdakwa.
Kasus minyak goreng ini menjadi contoh besar dari praktik bisnis yang merugikan masyarakat. Sekaligus membuktikan bahwa hukum akan menindak tegas pelaku penyimpangan dalam industri strategis. Jika pengadilan mengabulkan tuntutan JPU, ini bisa menjadi preseden penting dalam penegakan hukum di sektor kelapa sawit.
