Pantaunews.co.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi memboikot retret kepala daerah yang dijadwalkan pekan ini. Keputusan ini muncul setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, atas dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi. Langkah ini menjadi sorotan karena menunjukkan sikap tegas PDIP terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.
Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, menyatakan bahwa partainya akan memfokuskan perhatian pada upaya hukum dan konsolidasi internal. Menurutnya, boikot ini adalah bentuk solidaritas terhadap kader yang sedang menghadapi proses hukum.
Sementara itu, KPK menegaskan bahwa penyelidikan terhadap Hasto Kristiyanto tetap berjalan sesuai prosedur. Lembaga antikorupsi ini mengumpulkan bukti tambahan yang mendukung kasus tersebut.
Keputusan PDIP untuk memboikot retret kepala daerah memicu berbagai reaksi. Beberapa pihak menilai langkah ini sebagai bentuk tekanan politik terhadap KPK. Namun, ada juga yang melihatnya sebagai upaya mempertahankan kesolidan partai di tengah kasus hukum yang menjerat salah satu tokohnya.
Selain itu, boikot ini bisa memengaruhi hubungan PDIP dengan pemerintah dan partai koalisi. Beberapa pengamat menyarankan agar PDIP tetap berpartisipasi dalam agenda pemerintahan demi stabilitas politik nasional.
Dengan situasi yang terus berkembang, publik menantikan bagaimana PDIP dan KPK akan menangani kasus Hasto Kristiyanto ke depannya.
