Pantaunews.co.id – Koalisi Dosen untuk Demokrasi menolak revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Mereka menilai perubahan ini bisa melemahkan supremasi sipil dan mengancam prinsip demokrasi di Indonesia.
Koalisi Dosen mengkritik rencana revisi yang memungkinkan TNI berperan lebih luas di luar sektor pertahanan. Mereka khawatir kebijakan ini membuka peluang bagi militer untuk terlibat dalam urusan sipil, termasuk pemerintahan dan ekonomi.
Baca Juga
Sidang Perdana! KPK Dakwa Hasto Kristiyanto
Menurut para akademisi, revisi ini berisiko menghidupkan kembali dwifungsi ABRI yang berlaku di era Orde Baru. Jika DPR mengesahkannya, militer bisa memiliki peran di ranah sipil tanpa pengawasan yang cukup.
Baca Juga
Liga Korupsi Indonesia: Skandal Baru Mengguncang Publik
“Dalam negara demokrasi, militer harus tetap fokus pada pertahanan negara. Jangan sampai mereka masuk ke dalam urusan sipil,” kata seorang perwakilan Koalisi Dosen dalam konferensi pers di Jakarta.
Koalisi Dosen meminta pemerintah dan DPR membuka pembahasan revisi ini kepada publik. Mereka mendesak keterlibatan akademisi, pakar hukum, dan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan.
Isu ini terus berkembang dan menjadi perhatian banyak pihak. Sejumlah kelompok masyarakat sipil juga menyuarakan keprihatinan serupa. Mereka menekankan pentingnya menjaga demokrasi dan mencegah kembalinya peran militer dalam pemerintahan.
Baca Juga: Fraksi Golkar Dorong Revisi UU TNI, Ini Alasannya!
